Teknologi

Penanganan Konten Asusila Diutamakan Pembinaan
GRY | Selasa,13 Agus 2019 - 16:35:48 WIB | dibaca: 102 pembaca

Ilustrasi gambar/foto ist

Jakarta, CityPost - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengutamakan pembinaan untuk penanganan konten asusila yang ruang lingkupnya masih abu-abu.

Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, penanganan konten asusila yang abu-abu atau masih dipertanyakan pelanggaran asusilanya tidak akan efsien kalau dipaksakan dibawa ke ranah hukum.

"Timbul pemikiran orang minta Kemkominfo harus laporkan saja ke kepolisian nanti dicek, konten abu-abu terlambat kalau harus dicek dulu berhari-hari, berminggu-minggu dan baru diputuskan (apakah melanggar asusila atau tidak), masyarakat keburu terpapar," ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia penanganan konten yang diduga asusila sebaiknya menerapkan langkah pembinaan, seperti yang telah dilakukan pada persoalan konten Kimi Hime.

"Walaupun fokusnya pada pembinaan tapi tidak bisa berlama-lama juga, kalau tidak masalah ya tidak apa-apa, kalau yang pasti asusila langsung dilakukan penindakan," katanya.

Kominfo menerapkan langkah pembinaan ini mengingat konten yang diduga mengandung asusila sangat berbahaya kalau tidak segera ditangani, dan penanganannya pun perlu memikirkan tindakan yang minim kontroversi.

Konten asusila bisa saja mendorong seseorang melakukan tindakan melanggar hukum lain, seperti pemerkosaan bahkan pembunuhan.

Sementara saat ini konten apapun bentuknya termasuk asusila, mudah sekali menyebar di dunia maya atau lewat jaringan internet dan diakses oleh publik secara luas.

Menurut Menteri Rudiantara jumlah yang mengakses internet di Indonesia sudah mencapai angka sekitar 170 juta jiwa.

"Kebanyakan pengguna internet itu anak-anak dan muda, jadi hindarilah kita memposting konten negatif apalagi diperkirakan melanggar kesusilaan," ujar Menkominfo. (GRY/ist)

Berita Lainnya
.

Hadapi KMHE 2017, ITS Siapkan Inovasi Baru
Unnes Pertahankan Mata Kuliah Pendidikan Pancasila
PKS Rela Potong Gaji Demi Bantu Etnis Rohingya
DPR Tidak Akan Campuri Internal Pemerintah
TKI di Hong Kong Dijanjikan Dapat Fasilitas KPR