Politik

Penambahan Pimpinan MPR Belum Diperlukan
WDP | Selasa,13 Agus 2019 - 20:48:29 WIB | dibaca: 100 pembaca

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.foto.ist

Jakarta, CityPost - Adanya usulan dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk ditambahkannya jumlah pimpinan MPR menjadi 10 kursi menimbulkan sejumlah penilaian. Menurut Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo penambahan jumlah pimpinan MPR seperti yang diusulkan Oleh PAN pada periode mendatang belum diperlukan.

"Menurut saya belum perlu ada penambahan," katanya kepada wartawan di Komples Parlemen, Jakarta Selasa (13/8).

Namun, apabila usulan tersebut disetujui, pria yang akrab disapa Bamsoet ini menilai harus ada revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) terutama terkait pasal pimpinan MPR. 

"Bilamana usulan itu terjadi maka UU MD3 harus direvisi dan langkah tersebut berpotensi menimbulkan gesekan,"  ujar politikus yang maju sebagai Caketum Golkar ini

Direktur Eksekutif Emrus Corner Emrus Sihombing juga berharap langkah penambahan pimpinan MPR tersebut tidak dilakukan karena akan menimbulkan sejumlah penilaian dikalangan publik, salah satunya soal mengakomodasi bagi bagi kekuasaan yang terlihat kental dalam usulan tersebut. 

"MPR RI bukanlah lembaga yang mengakomodasi kekuasaan. MPR adalah lembaga yang mewakil rakyat. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi," tegasnya.

Terkait pola pemilihan, Emrus menuturkan pemilihan pimpinan MPR dengan sistem paket lebih baik dilakukan secara musyawarah ketimbang dengan cara voting.

""Majelis permusyawaratan masa tidak musyawarah. Kalau menentukan pemimpin saja tidak musyawarah, bagaimana mau mengambil keputusan yang lain," ujarnya.

Oleh karena itu, Emrus menegaskan MPR harus menunjukkan mereka bisa mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, yang dimulai dari memutuskan siapa yang memimpin lembaga tinggi negara tersebut. Menurut Emrus, sosok pimpinan MPR juga haruslah yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, atau bisa dikatagorikan sebagai negarawan.

“Bila politisi di legislatif negarawan, pasti menginginkan musyawarah. Bila politisi di legislatif politikus, pasti lebih memilih voting. Maka dari itu harusnya dipilih dengan musyawarah dan sosoknya harus negarawan," pungkasnya. (WDP/CityPost)

Berita Lainnya
.

Sebelum Celaka Supir Berniat Tabrakkan Bus Kebukit
Sandi Minta Kebijakan Parpol Pendukung Senafas Di Pilpres 20
Luruskan Isu Dukungan, SBY Akan Sambangi Prabowo
Masyarakat Diimbau Hindari Aktivitas Pemicu Konflik
Model Dengan Down Syndrome Tampil di New York Fashion Week