Lingkungan

Walhi Sindir Jokowi Terkait Karhutla
RWS | Selasa,13 Agus 2019 - 21:03:27 WIB | dibaca: 136 pembaca

Ilustrasi Gambar/foto ist

Jakarta, CityPost – Peristiwa Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang kini kembali terjadi dan asapnya hingga kenegeri tetanggan Malaysia saat ini menjadi pembahasan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo.

Jokowi sebelumnya mengaku malu pasalnya asap karhutla di Indonesia sudah menjadi pemberitaan utama di media-media Malaysia dan Singapura saat ini.

Menanggapi rekasi Jokowi terhadap karhutla ini, pihak Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melalui Direktur Eksekutif mereka Nur Hidayat mengatakan bahwa Jokowi seharusnya malu kepada rakyat Indonesia bukan kepada Malaysia karena tidak bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan yang telah memicu asap dan mengganggu kesehatan setiap tahunnya.

“Presiden sendiri malunya kepada masyarakat tetangga, kepada Malaysia, kepada Singapura, Kan saya malu terhadap mereka. Lah, enggal malu sama masyarakat di Palangkaraya? Engak malu pada masyarakat Pontianak? Presiden harusnya malu juga pada masyarakat Indonesia yang bertahun-tahun selalu menderita asap,” tegas Nur Hidayat yang akrab disapa Yaya dikantor Walhi Jakarta pada Selasa (13/8) hari ini.

Sementara itu, terkait Karhutla itu sendiri, Yaya menilai saat ini pemerintah telah gagal menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi segenap bangsa. Bahkan Yaya menilai hal itu dengan asumsinya mengacu pada peristiwa karhutla yang kerap terjadi di Sumatera dan Kalimantan setiap tahunnya hingga memicu adanya kabut asap.

“Walaupun sudah ada Badan Restorasi Gambut, tapi itu masih kurang karena korporasi yang jadi penyebab utama dari kebakaran hutan yang sifatnya masih itu belum sepenuhnya menjalankan kewajiban untuk melakukan pemulihan,” ungkapnya.

Bahkan Yaya juga menegaskan bahwa penegakan hukum bagi para pelaku karhutla itu sendiri masih terlalu ringan, seharusnya menurut Yaya, para pelaku dihadapkan pada tiga hukuman yakni hukuman administratif, pidana dan perdata. Selain itu juga pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan induk yang terkait pemicu karhutla. (RWS/ist)

Berita Lainnya
.

Temui Ketua DPR, Bupati Nduga Papua Minta Aparat TNI Ditarik
Venezuela Kecam Sanksi AS Dan Sebut Sebagai Ancaman Dunia
Peraih Nobel Toni Morrison Tutup Usia
Spanduk Anti Jepang Mulai Diturunkan Di Korsel
ICW: Wajar Jika Basaria Tidak Lolos Capim KPK