Politik

KPI Tak Miliki Payung Hukum Untuk Awasi Youtube dan Netflik
WDP | Selasa,13 Agus 2019 - 22:49:03 WIB | dibaca: 13 pembaca

Anggota Komisi I DPR RI, Evita Nursanty.foto.WDP-CityPost

Jakarta, CityPost - Wacana Komisi Penyaiaran Indonesia (KPI) untuk membatasi dan melakukan pengawasan kepada konten digital seperti Youtube dan Netflix menuai protes dari sejumlah pemangku kepentingan.

Anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty menilai rencana yang digulirkan KPI itu merupakan tindakan yang berlebihan, menurut Evita, KPI tidak memiliki payung hukum yang mengatur tugas KPI untuk menjalankan peran tersebut.

"Dasar hukumnya apa? Nggak ada dasar hukumnya bahwa KPI itu mempunyai wewenang untuk mengawasi Youtube dan Netflix," sebut, Evita kepada wartawan di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (13/8).

Politisi asal PDI Perjuangan menegaskan, sebagai perusahaan asing Netflix dan Youtube tidak bisa diawasi. Namun demikian ia menyebut KPI tetap bisa bertindak seperti masyarakat umum dan memberikan laporan kepada Kominfo jika ada konten digital yang dianggap tidak melanggar. Nanti, Kementerian Kominfo lah yang akan mengambil tindakan. 

"UU ITE sudah ada, kita memberi kewenangan itu kepada Kominfo mereka bisa take down, minta YouTube untuk men-take down akun-akun tersebut jadi sudah ada kewenangan. Dan kewenangan itu tidak ada pada KPI," tegas Evita.

Jika KPI bersikeras melakukan pengawasan, maka UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran harus direvisi dulu. Dalam peraturan itu wewenang KPI hanya di ranah penyiaran TV dan radio, bukan konten dan media digital. (WDP/CityPost)

Berita Lainnya
.

Indonesia Targetkan 400 Kota Layak Anak Terwujud di 2018
Pencatut Nama Cagub Jatim Menipu 147 Orang
Jalan Menuju Pantai Kuta Tutup di Malam Pergantian Tahun
Pasar Senen Blok III Tampil Modern
LRT Jabodebek Dibiayai Pinjaman Berjangka Rp 19,25 Triliun