Politik

DPR Apresiasi Kemenlu Atasi Krisis Politik di Hongkong
WDP | Selasa,13 Agus 2019 - 23:24:07 WIB | dibaca: 15 pembaca

Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari.foto:WDP-CityPost

Jakarta, CityPost - Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi langkah Kemenlu RI wabil khusus Konsulat Jenderal RI di Hong Kong yang dikabarkan berhasil mengevakuasi 47 orang WNI di bandara Hongkong yang sempat diduduki demonstran kemarin.

"Langkah cepat, sistematis dan taktis harus terus dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan WNI yang berada di Hongkong apalagi dalam waktu seperti sekarang ini yang dimana demonstran mulai menyasar fasilitas publik berskala Internasional untuk itu Konjen RI di Hongkong sudah tepat mengambil langkah seperti evakuasi yang dilakukan terhadap WNI yang berada di bandara" jelas Kharis kepada awak media, Selasa (13/8).

Legislator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan agar keamanan dan keselamatan semua WNI menjadi tanggung jawab negara oleh karena itu Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar terus memastikan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI) untuk tidak turut dalam aksi demonstrasi di HongKong yang bisa membahayakan keselamatan mereka.

"Kita punya sikap politik bebas aktif dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, oleh karena itu saya menghimbau dan juga tentu pemerintah Indonesia meminta agar WNI para pekerja Indonesia yang berada di Hongkong tetap mematuhi hukum disana dan jangan terlibat dalam setiap aksi demonstrasi di negara lain," tegas Kharis.

Belajar dari krisis politik diberbagai negara, Kharis meminta agar Kemenlu menyiapka segala opsi untuk menangani dan membantu WNI di Hongkong.

"Situasi di Hongkong kalau semakin tidak terkendali saya kira pemerintah harus menyiapkan semua opsi seperti mengevakuasi semua WNI keluar dari Hongkong jika diperlukan, namun selama WNI di Hongkong menjauhi tempat para demonstran saya kira keamanan mereka masih dalam perlindungan keamanan disana" tutup Kharis. (WDP/CityPost)

Berita Lainnya
.

Para Perwakilan Parpol Mulai Konsultasi ke MK
Imbas Tiket Mahal AP I Kehilangan Pendapatan Rp 300 M
Indonesia Terbuka Tentang Situasi Jakarta Pada Kedubes Asing
Ketua DPR Cek Prosedur Penanganan Demo di Kompleks Parlemen
Tempuh Jalur Hukum, Gerakan 22 Mei Seharusnya Tidak Perlu