Politik

PDIP Ungkap Revisi UU Permintaan KPK
Hen | Sabtu,07 Sept 2019 - 22:48:39 WIB | dibaca: 69 pembaca

Ilustrasi Gambar/foto ist

Jakarta, CityPost -  Rencana merevisi UU KPK saat ini menuai polemik dan kekecewaan dikalangan internal lembaga anti rasuah tersebut. Bahkan saat ini ratusan pegawai KPK sudah menggelar petisi untuk menolak rencana revisi UU KPK itu.

Terkait revisi UU KPK itu sendiri, politisi PDIP Arteria Dahlan mengatakan bahwa usulan tersebut khususnya revisi UU 30/2002 tentang KPK bermula dari internal KPK. Usulan digulirkan KPK sejak tahun 2015 dan disampaikan dalam sejumlah risalah rapat di Komisi III DPR RI.

Hal tersebut disampaikan Arteria saat mengikuti diskusi Polemik SindoTrijaya  bertajuk “KPK adalah Koentji” digelar dikawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (7/9) hari ini.

“Revisi UU KPK, kami ini merespon dari keinginan KPK sendiri. Ini (revisi digulirkan) 19 November 2015,” ungkapnya.

Arteria mengatakan Komisi III DPR RI saat itu berkirim surat kepada KPK untuk menindaklanjuti keinginan revisi UU KPK yang memang digulirkan dari KPK sendiri.

“DPR tegas bersurat kepada KPK, minta penjelasan terkait dukungan legislasi KPK yang dibutuhkan oleh KPK. Semuanya terjadwal dan terdokumentasi, secara transparan dan terbuka,” ujarnya.

Diketahui, dalam diskusi itu hadir didalamnya mantan Ketua KPK Abraham Samad, Komisi III DPR Fraksi PKS M. Nasir Djamil, ahli hukum Abdul Fickar dan peneliti ICW Kurnia Ramadhana yang dipandu oleh moderator penyiar Sindotrijaya Margie Syarif. (Hen/ist)

Berita Lainnya
.

Laga Piala Asia Korea Utara vs Malaysia Akan Berlangsung di Pyongyang
Sri Mulyani : Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2017 Cukup Baik
PSSI Mencari Sekretaris Jenderal Baru
IMF Sebut Pertumbuhan Ekonomi Asia Hadapi Ketidakpastian Global
HTI Tolak Rencana Pemerintah Bubarkan Organisasi