Hukum

KPK Perpanjang Masa Cegah Samin Tan
GRY | Selasa,10 Sept 2019 - 00:24:26 WIB | dibaca: 78 pembaca

Juru Bicara KPK Febri Diansyah/foto ist

Jakarta, CityPost - Bos PT Borneo Lumbung Energy & Metal Samin Tan dan anak buahnya yang merupakan Direktur PT Borneo Lumbung Energy & Metal Nenie Afwani resmi diperpanjang masa pencegahan ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Dalam kasus ini, Samin Tan diduga memberi uang Rp5 miliar kepada mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih untuk kepentingan proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-I yang menjerat Eni Maulani Saragih, pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo, dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.
 
Samin Tan merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Sementara Nenie masih dalam kapasitas sebagai saksi.

"KPK memperpanjang pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang bernama Samin Tan dan Nenie Afwani," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah Senin (9/9).

Febri menerangkan bahwa dua petinggi PT Borneo Lumbung Energy & Metal itu dilarang bepergian ke luar negeri untuk waktu enam bulan ke depan terhitung sejak 5 September 2019. Perpanjangan pencegahan ini dilakukan guna kebutuhan penyidikan.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan Samin Tan meminta bantuan Eni untuk menyelesaikan masalah terminasi perjanjian PT AKT, anak usaha PT Borneo Lumbung Energy & Metal di Kalimantan Tengah.

Atas ulahnya itu, Samin Tan dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (GRY/ist)

Berita Lainnya
.

Fadli Krtitik Wacana Presiden Undang Maskapai Asing
Azis Syamsudin Kembali Pimpin Komisi III DPR
Grab Terapkan Denda Bagi Pelanggan Yang Batalkan Perjalanan
Komisi III DPR Akan Rapat Bahas Pelesiran Setya Novanto
KPU: Ma`ruf Amin Tidak Langgar Ketentuan Pemilu