Makro

Wamenkeu Sebut BPJS Kesehatan Defisit Hingga Berdarah-Darah
RWS | Senin,07 Okt 2019 - 20:35:00 WIB | dibaca: 49 pembaca

Prof. Dr. Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan/foto ist

Jakarta, CityPost – Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa saat ini keuangan BPJS Kesehatan mengalami defisit atau berdarah-darah. Menurutnya penyebab utama masalah itu adalah dikarenakan yang masuk kelompok peserta bukan penerima upah (PBPU) alias kelompok mandiri.

“Sebenarnya yang membuat bleeding itu PBPU 23 juta orang, yang lain itu tidak membuat bleeding,” tegas Mardiasmo diacara FMB9 di Jakarta pada Senin (7/10) hari ini.

Mardiasmo mengatakan bahwa peserta yang masuk kedalam kategori PBPU ini terbukti yang rutin membayar iuran setiap bulannya hanya sekitar 50 persen, hal inilah yang memicu dan memberikan sumbangan defisit yang besar pada keuangan BPJS Kesehatan.

“Nah inilah sumber BPJS defisit. Karena dia mendaftar pada saat sakit, setelah mendapat layanan kesehatan dia berhenti,” ungkap Mardiasmo.

Oleh karena itu, kata Mardiasmo, untuk menekan defisit keuangan BPJS Kesehatan dia meminta kepada manajemen untuk bisa bekerjasama dengan seluruh Pemerintah Daerah agar nantinya bisa mendapatkan data kepesertaan yang tepat dan akurat.

Sementara itu, disampaikan bahwa mengacu pada hasil evaluasi Kementerian Sosial disebutkan ada sebanyak 3,5 juta peserta yang dihapus sebagai peserta lantaran terbukti sudah tidak aktif lagi.

“jadi ini yang sedang kita coba melihat profile PBPU, karena penyebab utamanya makin lama makin bleeding,” ujarnya.

Diketahui, hingga kini total peserta BPJS Kesehatan hampir mencapai 223 juta orang. Untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) dari APBN sebanyak 96,5 juta orang, peserta PBI dari APBD sebanyak 37,3 juta orang. Peserta yang merupakan pegawai penerima upah (PPU) pemerintah seperti PNS, TNI, Polri ada sebanyak 17,1 juta orang, untuk PPU badan usaha dari swasta maupun BUMN sebanyak 34,1 juta orang. Sedangkan PBPU sebanyak 32,5 juta orang, lalu peserta bukan penerima upah dan bukan  pekerja (pensiunan) sebanyak 5,1 juta orang.

Pemerintah mengatakan, per akhir tahun 2019 potensi defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp. 32 triliun dan salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan dilakukan penyesuaian iuran yang akan dimulai pada awal tahun 2020 mendatang. (RWS/ist)

Berita Lainnya
.

Tingkatkan Layanan, Kantah Bandung Terapkan Zona Integritas
Wujudkan Kreatifitas, Pemkab Bekasi Gelar Pameran Industri
ADUPI Berencana Lahirkan Perubahan Tata Kelola Bank Sampah
Kementerian ATR/BPN Berikan 6.000 Sertifikat Ke Warga Riau
INKA Jalin Kerja Sama Dengan Kejaksaan