Politik

PDIP Ogah Presiden Dipilih MPR
Hen | Rabu,09 Okt 2019 - 23:47:39 WIB | dibaca: 60 pembaca

Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP Ahmad Basarah/foto ist

Jakarta, CityPost – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menolak isu perubahan mekanisme pemilihan presiden yang akan dibahas dalam amandemen UUD 1945 oleh MPR RI. Mereka menilai presiden tetap harus dipilih secara langsung oleh rakyat.

Penolakan itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP Ahmad Basarah. Dia mengatakan amandemen UUD 1945 sepakat untuk membahas Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang akan dihidupkan kembali, tetapi tidak untuk mekanisme pemilihan presiden dan wakilnya.

“Menghadirkan haluan negara, menurut pandangan politik PDIP, tidak harus menjadikan presiden dipilih lagi oleh MPR. Atau hadirnya haluan negara tidak berarti membuat presiden dapat di impeach ketika tidak menjalankan haluan negara ini. Karena kedua pasal itu tidak kami sentuh. Itu sikap resmi PDIP,” tegas Basarah di kompleks parlemen Senayan Jakarta pada Rabu (9/10) hari ini.

Basarah sendiri sepakat dengan amandemen UUD 1945 yang sesuai dengan hasil rekomendasi MPR periode 2014-2019 lalu, namun tetap dilakukan secara terbatas dan untuk menghadirkan kembali konsep GBHN.

Basarah mengatakan bahwa rekomendasi itu akan dikaji lebih lanjut oleh Badan Pengkajian MPR yang hasilnya akan digunakan sebagai pertimbangan para pemimpin dan seluruh anggota MPR untuk memutuskan bagaimana dan sepertinya apa GBHN yang baru nantinya. Dia juga menjamin pembahasan amandemen UUD 1945 akan dilakukan secara transparan dan juga akan melibatkan partisipasi masyarakat. (Hen/ist)

 

Berita Lainnya
.

Bamsoet Usul Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia
Usai Sidang MK, Fraksi Golkar Bahas Pergantian Pimpinan DPR
Maju Jadi Caketum Golkar, Bamsoet Kunjungi Senior Golkar
PDIP Beri Apresiasi Kerja Hakim MK
Hutan Tonotwiyat, Perempuan Enggros Pertahankan Kearifan