Politik

Demokrat Pilih Menolak Amandemen UUD 1945
RWS | Rabu,09 Okt 2019 - 23:48:38 WIB | dibaca: 74 pembaca

Politisi Demokrat Benny K Harman/foto ist

Jakarta, CityPost – Politisi senior dari Partai Demokrat Benny K Harman dengan tegas menolak dilakukannya amandemen UUD 1945 secara terbatas demi menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

“Tidak perlu mengubah UUD Negara RI 1945 jika maksudnya hanya untuk hidupkan GBHN, jika hanya mau mengganti nama, cukup UU saja,” tegas Benny melalui keterangan resminya pada Rabu (9/10) hari ini.

Benny mengatakan penolakannya mengacu pada penilaian bahwa konsep GBHN sama dengan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Panjang Nasional yang saat ini sudah diimplementasikan di Indonesia pasca reformasi bergulir.

“Keduanya hanya dibedakan identitas nama saja. Kalau mau nomenklaturnya diganti, silahkan diubah saja nama UU nya menjadi UU Tentang GBHN. Tentu ikuti prosedur legislasi yang diatur dalam UU tentang Pembentukan Perundang-undangan,” ujar Benny.

Saat ini menurut  Benny belum ada alasan untuk melakukan amandemen UUD 1945 pasalnya berbagai persoalan negara sedang muncul terkait implementasi dan manajemen pemerintah yang sangat lemah.

“Masalah kenegaraan yang muncul selama ini lebih karena implementasinya yang lemah, manajemen pemerintahan yang butuh penyesuaian, negara kita lemah selalu dalam melaksanakan konstitusi,” tukasnya.

Benny mengusulkan seharusnya MPR lebih memfokuskan diri untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan bangsa yang muncul belakangan ini. (Hen/ist)

Berita Lainnya
.

Jelang Pemilu Hoaks Jangan Sampai Pecah-belah Bangsa
Napi Kasus Bom Thamrin Bebas Setelah Ditahan Tiga Tahun
Warga Palestina Belajar Budi Daya Perikanan di FPP UMM
Tarif Impor Baru Untuk China Dipending AS
Ratusan Orang Kembali Tewas Karena Miras Oplosan