Hukum

Napoleon Dicekal Keluar Negeri Terkait Djoko Tjandra
Chan | Rabu,19 Agus 2020 - 00:05:06 WIB | dibaca: 100 pembaca

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono/foto ist SSF Fan Page FB Divisi Humas Polri

Jakarta, CityPost – Kasus kaburnya buronan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra saat ini tengah menjadi perhatian serius Mabes Polri. Khususnya ketika ada jenderal di internal kepolisian yang terlibat membantu kaburnya Djoko.

Informasi terbaru saat ini, Bareskrim Mabes Polri tengah meminta pihak imigrasi untuk melakukan cekal terhadap dua orang yang terlibat dalam penghapusan red notice Djoko Tjandra. Kedua orang itu adalah mantan Kadiv Hubinter Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan Pengusaha Tommy Sumardi.

Larangan bepergian keluar negeri itu disampaikan oleh Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Dia mengatakan Napoleon dicegah keluar negeri selama 20 hari kedepan atas dugaan keterlibatan dirinya dengan Djoko Tjandra.

Agro juga mengatakan sejauh ini pihaknya sudah mengirimkan surat pencekalan kepada pihak imigrasi pada 5 Agustus lalu dengan tujuan agar bisa mencegah Napoleon pergi keluar negeri selama proses pemeriksaan sedang dilakukan sebagai tersangka.

Diketahui sebelumnya, Irjen Pol Napolen dituding terlibat dalam kasus pelarian Djoko Tjandra dan saat ini sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh Bareskrim pada 14 Agustus 2020 lalu.

Penetapan tersangka itu ditengarai usai Napoleon diduga turut menerima suap dari Djoko Tjandra agar bisa menghapus nama buronan itu dari daftar red notice. Napoleon akhirnya dikenakan pelanggaran Pasal 5 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. (Chan/ist)

Berita Lainnya
.

Polres Nias Selatan Gelar Apel Pasukan Operasi Lilin 2018
Pengadilan Negeri Sekayu Gelar Sidang Praperadilan
Kapolres Kapuas Hulu Pimpin Apel Operasi Lilin 2018
Puluhan Senpi Diserahkan Ke Pihak TNI
Wakapolres Fakfak Pimpin Apel Operasi Lilin Mansinam 2018