Hukum

Polri Telusuri Jejak Uang Djoko Tjandra Ke Imigrasi
Chan | Rabu,19 Agus 2020 - 23:53:37 WIB | dibaca: 102 pembaca

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono/foto ist SSV Div Humas Polri

Jakarta, CityPost – Kasus buronan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra tengah membuat geger publik Indonesia usai adanya jenderal polisi yang terlibat dan membantu buronan itu melarikan diri. Saat ini, Mabes Polri sudah memberikan sanksi tegas kepada personelnya bahkan sampai pada sanksi pidana.

Bukan hanya sampai diinternal kepolisian saja, pihak Polri juga terus mengembangkan kasus Djoko Tjandra dan mengusut pihak mana saja yang terlibat dan membantu pelarian buronan yang disebutkan sudah menjadi warga negara Papua Nugini namun masih bisa mengurus eKTP Indonesia.

Belum lama ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Awi Setiyono menyampaikan bahwa pihaknya sedang mengungkap dan menelusuri adanya dugaan aliran dana yang masuk ke pihak Imigrasi, khususnya terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Informasi yang sampai keawak media, pihak yang sedang ditelusuri oleh Bareskrim Polri adalah Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini sudah dipanggil penyidik untuk dimintai keterangannya.

“Semua bisa terjadi (aliran dana ke Ditjen imigrasi). Tapi kembali, penyidik kan menggali, emndalami terkait pencabutan (red notice),” ujar Awi di Mabes Polri Jakarta pada Rabu (19/8) hari ini.

Dalam telusuran kasus tersebut, Awi mengatakan pihaknya menggunakan pendekatan follow the money alias menelusuri jejak uang atau harta hasil tindak pidana korupsi untuk dapat menemukan pelakunya.

Awi menduga, dalam penyidikan awal, proses pencabutan red notice Djoko Tjandra berawal dari Divisi Humas Internasional Polri yang kemudian dalam perjalanannya surat tersebut sampai ke Imigrasi. Hanya saja, dia belum mau mengungkap lebih jauh terkait penyidikannya.

“tentu dari sana kami dalami. Memang persyaratan (pemeriksaan hari ini) ke Ditjen imigrasi tapi tergantung siapa yang diutus oleh beliau yang memiliki kompetensi dan mengetahui terkait pencabutan red notice Djoko Tjandra,” pungkasnya. (Chan/ist)

Berita Lainnya
.

Wali Kota Malang Non Aktif Divonis 2 Tahun Penjara
KPK Dalami Prosedur Izin Berobat Keluar di Lapas Sukamiskin
Menpar Pastikan Terus Pantau Situasi Gempa Lombok
Menpar Puji Dieng Culture Festival Sebagai Event Kelas Dunia
Targetkan 20 Juta Wisman di 2019, Ini Langkah Kemenpar