Hankam

Terjunkan TNI Atasi Terorisme Dan Separatis Pilihan Tepat
Chan | Rabu,23 Sept 2020 - 23:47:48 WIB | dibaca: 152 pembaca

Ilustrasi Gambar/foto Ryan Citypost

Jakarta, CityPost –  Indonesia saat ini tengah dihadapkan dengan ancaman aksi terorisme dan gerakan separatis atau kelompok-kelompok sipil bersenjata yang terus meresahkan masyarakat dan menjadi momok menakutkan dalam kehidupan sosio komunal negeri.

Fenomenal ini tengah ditanggapi serius oleh Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya TNI AL Amarulla Octavian yang menilai perlu adanya pelibatan TNI dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Jenderal Angkatan Laut ini mengatakan, pelibatan TNI dalam menangani tindakan terorisme termasuk didalamnya Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tengah memiliki dasar dan ada dalam perspektif akademis terkait perubahan konsep keamanan nasional usai meletusnya peristiwa hancurnya menara kembar di Amerika Serikat pada 9 September 2011 yang dikenal dengan peristiwa 9/11. Peristiwa itu mempengaruhi dinamika lingkungan strategis, khususnya hukum internasional PBB.

“Sebagai salah satu negara anggota PBB yang mematuhi resolusi PBB, tepat bagi Indonesia untuk mengesahkan UU No 5 Tahun 2018 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, khususnya pasal 431 ayat (1), yang menyatakan, tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari OMSP,” ungkap Octavian dalam acara Webinar Seri Keempat dengan tema “Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI: Kontra Terorisme Dalam Perspektif Keamanan Nasional.”

Diketahui, acara Webinar yang digelar pada Selasa (22/9) lalu diselenggarakan oleh Indonesia Peace & Conflict Resolution Association (IPCRA), Ikatan Alumni Unhan dan Pusat Studi Peperangan Asimetris (PUSPA).

Menurut Octavian, dasar hukum pelibatan TNI itu juga ada dalam UU No. 17/1985, UU No.34/2004 dan UU No.5 Tahun 2018, dimana dalam perspektif TNI, aksi teror adalah sebagai salah satu bentuk OMSP dalam menghadapi peperangan asimetris dengan empat kriteria.

Pertama, korban atau sasaran teror adalah pejabat negara, institusi sipil dan militer yang menjadi simbol negara. Kedua, senjata yang digunakan adalah senjata pemusnah massal, nuklir, gas beracun, bakteri atau virus. Ketiga, terjadi dilautan dan udara yang menjadi kedaulatan atau hak berdaulat Indonesia dan yang keempat terjadi dikapal atau pesawat registrasi internasional berbendera Indonesia atau negara lain.

“Jika suatu aksi teror terindikasi memenuhi salah satu atau lebih empat kriteria tersebut, maka TNI sah demi hukum untuk bertindak mengatasinya. Lebih lanjut, sinergisitas TNI dan Polri sesuai amanat UU harus menjalin kerjasama dengan semua instansi dalam dan luar negeri,” ujarnya.

Pandangan Octavian juga diamini oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid yang mengatakan bahwa ancaman terorisme bisa berujung menjadi ancaman serius keamanan dan pertahanan negara jika tidak ditangani dengan tepat. Sementara pelibatan TNI mengatasi terorisme sudah diatur dalam UU No.34 tahun 2004.

“Kita melihat apa yang terjadi di Marawi, Filipina, tiga tahun silam, yang menunjukkan ancaman terorisme dapat berubah menjadi ancaman yang serius bagi keamanan dan pertahanan sebuah negara jika tidak ditangani dengan tepat dan efektif,” tegasnya.

Meutya juga menjelaskan keberhasilan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme di Poso yang sukses dalam operasi Satgas Tinombala hingga kelompok Santoso berhasil dilumpuhkan.

“Namun, kami melihat juga pelibatan tersebut harus melalui mekanisme perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak kontra produktif dalam penanggulangan terorisme serta dalam menjaga semangat reformasi dan iklim demokrasi Indonesia,” ucapnya. (Chan/ist)

Berita Lainnya
.

Wiranto Mengapresiasi Pengusungan Namanya Jadi Cawapres
Menhan Akan Terjunkan Tentara Jika Polisi Tidak Mampu
PSI Layangkan Protes Terkait Pelarangan Iklan Parpol
Komnas HAM Mulai Terjun Dalami Kasus Penyerangan Ulama
Agus Gumiwang Terpilih Jadi Ketua Golkar DPD DKI