Jawa

Polemik IPAS TPA Bantargebang Picu Pencemaran Lingkungan
Agus | Selasa,13 Okt 2020 - 20:05:23 WIB | dibaca: 30 pembaca

Sungai diareal TPA Bantargebang Bekasi ditengarai tercemar rembesan lindi/foto ist SPB

Jakarta, CityPost –  Pencemaran lingkungan baik dari limbah pabrikan maupun sampah industri dan rumahan hingga saat ini masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) pihak berwenang dalam hal ini pemerintah daerah.

Polemik limbah atau sampah itu sendiri belakangan kembali menjadi perbincangan publik, khususnya kasus-kasus pencemaran yang terjadi dikawasan pembuangan sampah akhir di Bantargebang Bekasi. Saat ini IPAS TPA Bantargebang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebutkan tidak berfungsi usai adanya dorongan sampah dari TPA kawasan Sumur Batu milik Pemkot Bekasi. Akibatnya, memicu terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar.

Seperti yang dilansir melalui hasil investigasi wartawan Sinar Pagi Baru dilaporkan bahwa proses akhir sampah atau instalasi pengolahan lindi yang seharusnya dijaga agar tetap beroperasi dalam menjadi seluruh lindi yang dihasilkan di TPA bisa masuk ke instalasi pengolahan lindi itu sendiri sehingga tidak terjadi perembesan lindi yang mencemari lingkungan sekitar.

Namun fakta dilapangan berbeda. Banyak laporan warga yang menyebutkan adanya rembesan lindi dari TPA yang mencemari lingkungan sekitar pemukiman warga.

Menurut informasi yang diperoleh wartawan SPB, terjadi pencemaran sungai akibat air lindi atau cairan yang dihasilkan dari timbunan sampah di Bantargebang. Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS) di TPST Bantargebang Bekasi diduga tidak beroperasi sebagaimana mestinya, sehingga terjadilah pencemaran air sungai tersebut.

Ternyata buktinya pada tanggal 12 Mei 2020 Pemerintah Kota Bekasi baru mulai melaksanakan tender Konstruksi Pembuatan IPAL Bersama untuk Mengelola Air Sungai yang Tercemar Air Lindi. Imas Asiah, A.Ks, MM, Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi menjelaskan, informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan Pembuatan IPAL Bersama untuk Mengelola Air Sungai yang Tercemar Air Lindi Tahun Anggaran 2020, selalu terbuka untuk diketahui masyarakat Kota Bekasi.

Pelaksanaan proses tender Jasa Konstruksi Pembuatan IPAL Bersama untuk Mengelola Air Sungai yang Tercemar Air Lindi Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan oleh Pokja ULP Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pokja ULP Kota Bekasi, perusahaan yang dimenangkan dalam tender telah sesuai dengan Persyaratan Kualifikasi Administrasi, Teknis dan Kemampuan Keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Pokja ULP Kota Bekasi bahwa Pemenang Tender Pekerjaan Pembuatan IPAL Bersama untuk Mengelola Air Sungai yang Tercemar Air Lindi Tahun Anggaran 2020 telah memenuhi persyaratan Kemampuan Dasar (KD) bagi kualifikasi usaha menengah sesuai SBU Bidang Bangunan Sipil, Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah (SI 002) sesuai dengan dokumen penawaran yang disampaikan dalam tender, jelas Imas tanpa menjelaskan sebenarnya berapa besar NPT dari perusahaan yang dimenangkan Pemerintah Kota Bekasi tersebut.

Sementara itu Asep Kuswanto, SE, Msi, Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta kepada wartawan SPB menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setiap tahun sudah memberikan anggaran kompensasi kepada Pemkot Bekasi lebih dari Rp 300 Milyar, yang ditransfer langsung ke APBD Pemkot Bekasi. Anggaran tersebut sudah digunakan oleh Pemkot Bekasi untuk perbaikan sarana dan prasarana bagi masyarakat disekitar TPST Bantargebang. Antara lain untuk dana kompensasi BLT kepada masyarakat, LPM, pembangunan sumur artesis, pembangunan IPAL dsb.

Terkait pembangunan IPAL tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk pembangunan istalasi pengolahan air limbah (IPAL) Bersama untuk mengelola air sungai yang tercemar lindi senilai Rp 40 Milyar untuk pengadaan lahan pada TA 2019 dan senilai Rp 45 Milyar untuk konstruksi IPAL bersama pada TA 2020. Anggaran tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Pemkot Bekasi untuk pemperbaiki Sarana Prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk perbaikan dan pemulihan lingkungan dan sebagainya, jelas Asep Kuswanto.

Ditanyakan mengenai Instalasi Pengolahan Air Sampah (IPAS) di TPST Bantargebang Bekasi yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya sehingga terjadi pencemaran air sungai, Asep Kuswanto menjelaskan, rusaknya IPAS kami tersebut karena dorongan sampah dari TPA Sumur Batu milik Pemkot Bekasi yang tidak terkelola dengan baik. Kami sudah menegur Pemkot Bekasi untuk memperbaiki pengelolaan TPA mereka.

Secara fungsi kalau tidak karena dorongan sampah TPA Sumur Batu, IPAS tersebut tidak bermasalah. Pada Tahun Anggaran 2020 direncanakan Optimalisasi IPAS TPST Bantargebang, namun sehubungan dengan adanya refocussing APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2020 akibat pandemi COVID-19 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan, jelas Asep. (Agus)

Berita Lainnya
.

Bamsoet Serukan Anggota DPR Buat Situasi Aman Jelang Pemilu
Amankan Aset, KAI Pilih Gandeng KPK
Titiek Soeharto Sambangi Palembang Pikat Hati Kaum Ibu
PAN Serukan Seluruh Kader Kampanyekan Prabowo-Sandi
Prabowo Ramalkan 2025 Jakarta Banjir