Hukum

Hakim Pernah Disanksi Dapat Tanda Jasa, YLBHI Geleng Kepala
Chan | Selasa,17 Nov 2020 - 08:26:31 WIB | dibaca: 68 pembaca

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati/foto ist SSV youtube Beritasatu

Jakarta, CityPost – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati kembali menemukan kejanggalan terkait pemberian tanda jasa Bintang Mahaputera dari Presiden Joko Widodo kepada salah satu dari enam hakim yakni Hakim Arief Hidayat yang dinilainya pernah mendapatkan dua kali sanksi.

Menurut Asfinawati, Arief pada 2018 tercatat dua kali dikenai sanksi ringan berupa teguran lisan atas isu lobi politik terkait pencalonan dirinya sebagai hakim konstitusi. Sedangkan sanksi yang kedua diberikan pada tahun 2016 setelah dia kedapatan memberikan pesan pendek tertulis kepada mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono.

“Kami mempertanyakan itu pertimbangannya mendapatkan Bintang Mahaputera itu apa?” tanya Asfinawati menegaskan.

Sementara itu, Asfinawati mengaku curiga atas pemberian Bintang Mahaputera ada kaitannya dengan imbal jasa setelah Jokowi meminta MK agar dapat memproses gugatan secara fleksibel,s ederhana, kompetitif dan responsif. Permintaan itu disampaikan Jokowi pada 28 Januari lalu, saat menghadiri agenda Penyampaian Laporan Tahunan MK Tahun 2019.

“Jadi secara etika sangat problematis. Nah, kalau dia hanya ngasih bintang mahaputera saja itu udah problematis, lebih problematis lagi karena pada Februari, Pak Jokowi minta tolong kepada MK untuk soal Omnibus,” ungkap Asfinawati seperti yang dilansir melalui cnnindonesia.com.

Diketahui, ada enam hakim MK yang mendapatkan tanda jasa Bintang Mahaputera dari Presiden Jokowi, antara lain, Arief Hidayat, Anwar Usman dan Aswanto. Ketiganya mendapatkan Bintang Mahaputera Adiprana.

Sementara itu, tiga hakim MK lainnya mendapatkan Bintang Mahaputera Utama yakni Wahiduddin Adams, Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul. Bintang Mahaputera itu sendiri diberikan berdasarkan Keputusan Presiden No 118 dan 119/TK/TH 2020 tertanggal 6 November 2020.(Chan/ist)

Berita Lainnya
.

Penguatan MPR Bisa Melalui Amandemen UUD atau UU MD3
DPD RI Dukung Kerja Sama Jalur Sutra Dengan China
Kemenpar Harap Masyarakat Desa Wisata Semakin Sadar Wisata
Kemenpar Dukung Penuh Jakarnaval 2019
Atraksi Jakarnaval 2019 Bakal Digelar Secara Luar Biasa