Peristiwa

Aktivis Thailand Dituding Cemarkan Nama Baik Raja
And | Selasa,01 Des 2020 - 15:18:24 WIB | dibaca: 78 pembaca

Demonstrasi di Thailand/foto ist SSV youtube CNA

CityPost – Sebanyak lima orang pemimpin gerakan pro demokrasi Thailand saat ini telah ditangkap polisi usai mereka dituding mencemarkan nama baik raja dan dianggap melakukan pelanggaran paling serius dari setiap tuduhan yang menerpa mereka.

Disebutkan, kelima tokoh aktivis itu merupakan bagian dari gerakan mahasiswa yang kerap melakukan aksi turun kejalan dalam beberapa bulan terakhir ini untuk menuntut Perdana Menteri Prayuth Chan ocha dan pemerintahannya bubar atau mundur dari semua jabatannya. Tuntutan mereka lainnya adalan mengamandemen konstitusi agar demokratis dan mereformasi kerajaan dalam mempertanggungjawabkan semua kewajiban mereka.

Analis menilai, tuntutan para aktivis terkait kerajaan inilah yang dianggap paling nekad dan radikal pasalnya hal itu sangat kontroversi dengan adat atau tradisi di Thailand yang menilai Kerajaan tidak bisa disentuh oleh apapun karena memiliki unsur nasionalisme Thailand.

Di Thailand, rakyat yang mengkritik raja secara terbuka dianggap hal tabu dan dilarang, apalagi sampai menghina atau mencemarkan nama baik anggota utama kerajaan. Perilaku semacam itu bisa mendapatkan hukuman penjara sampai 15 tahun lamanya. Ketentuan itu sudah diatur dalam undang-undang lese majeste atau penghinaan terhadap raja yang ada di Pasal 112.

Namun, seiring dengan waktu dan perubahan zaman. Gerakan protes dari para aktivis pemberani. Mulai memasuki ranah yang dianggap tabu. Mereka menuntut untuk mereformasi kerajaan dan tuntutan itu menjadi tema utama yang diusung dari sejumlah aksi protes hingga menarik simpati dari ribuan orang.

Aktivis pro demokrasi menuding raja Thailand sudah terlalu banyak memegang kekuasaan dalam lembaga yang seharusnya menjadi kerajaan konstitusional demokratis.

“Sewaktu orang-orang mengkritik kerajaan dan kerajaan bersedia mendengarkan, orang-orang akan menganggap kerajaan berpikiran terbuka. Tetapi jika mereka menggunakan Pasal 112 untuk menutup mulut kita, tidak hanya rakyat Thailand tetapi juga dunia akan tahu bahwa mereka takut pada kebenaran. Ini tidak akan menghentikan gerakan kami. Sebaliknya, itu akan membuat lebih banyak orang bergabung dengan kami,” tegas salah seorang pemimpin gerakan bernama Parit Chiwarak.

Disebutkan, Thailand menggunakan Pasal 112 sebagai senjata pamungkas dalam membalas dendam politik. Namun, selama tiga tahun terakhir pasal itu sudah tidak digunakan lagi setelah Raja Maha Vajiralongkorn memberi tahu pemerintah bahwa dia tidak ingin melihatnya digunakan.

Kemudian, usai politik Thailand memanas dan banyaknya sindiran serta ejekan terhadap raja ditenga-tengah aksi protes melalui grafiti atau seruan, Pasal 112 kembali dicuatkan oleh PM Thailand Prayuth Chan Ocha yang menilai para demonstran keterlaluan dan akan dituntut atas tindakan mereka.

Diketahui, para pemimpin aksi saat ini sudah dihadapkan pada puluhan dakwaan selama beberapa bulan terakhir. Mereka umumnya dibebaskan dengan jaminan dan tidak ada yang sampai dibawa ke pengadilan. (And/ist)

Berita Lainnya
.

Israel Cabut Detektor Logam di Pintu Al-Aqsa
Festival Cisadane Meriah Dengan Puluhan Gorup Band
Taksi Mangkal Mulai Di Tertibkan Petugas
Pemkot Sosialisasikan Pencegahan Pungli
Kecamatan Jagakarsa Persiapkan PBB Setu Babakan