Peristiwa

Jika AS Jadikan Houthi Teroris, Bisa Picu Krisis Kemanusiaan
And | Selasa,01 Des 2020 - 15:37:48 WIB | dibaca: 90 pembaca

Seorang milisi Houthi di Yaman/foto ist SSV youtube BBC News

CityPost – Rencana pemerintah Amerika Serikat untuk memasukan Houthi dalam klasifikasi kelompok teroris saat ini tengah menjadi sorotan para pengamat dan analis. Jika itu sampai terjadi mereka menilai akan berdampak luas terhadap kemanusiaan.

Para analis dan organisasi bantuan kemanusiaan mengatakan jika AS menjadikan milisi Houthi sebagai kelompok terorisme maka dampaknya akan berpengaruh pada proses perundingan perdamaian dan proses penyaluran bantuan bagi warga sipil yang selama ini masih tinggal dibawah kendali Houthi di Yaman.

Sebelumnya diberitakan bahwa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah melarang para pemberontak ada di Yaman sejak 2014 lalu. Untuk itu sejak 2018 AS berupaya melakukan upaya yang sama dalam mengklasifikasikan keberadaan kelompok Houthi.

Informasi lainnya dilansir melalui tayangan majalah Foreign Policy dilaporkan bahwa mereka mendengar dari sejumlah pejabat di AS yang enggan disebutkan namanya bahwa saat ini Departemen Luar Negeri AS sedang bersiap memastikan untuk memasukkan kelompok Houthi kedalam daftar teroris dan itu merupakan kebijakan dari pemerintahan Presiden Donald Trump dalam upaya memberikan tekanan maksimum pada Iran.

Berita lainnya yang dihimpun dari Washington Post menyebutkan bahwa pengumuman klasifikasi terkait Houthi akan diumumkan pada Desember tahun ini.

Tanggapan beragam tentang niatan AS itu mulai bermunculan. Salah satunya dari mantan duta besar AS untuk Yaman, Gerald Feierstein dan wakil presiden senior pada Middle East Institute (MEI) mengatakan bahwa label itu nantinya akan mempersulit pihak PBB dalam mengupayakan resolusi perang antara para pemberontak dan pemerintah yang didukung Saudi. Seperti yang dilansir melalui Voice of America.

“Houthi telah dikenai sanksi oleh PBB, ada embargo senjata dan tidak ada perdagangan senjata yang sah bagi Houthi. Jadi, ini tidak akan berdampak apapun pada posisi mereka dilapangan. Langkah semacam itu akan dilihat sebagai gestur politik, bukan gestur yang bertujuan memperkuat strategi kontra terorisme atau mengidentifikasi organisasi teroris,” ungkap Gerald. (And/ist)

Berita Lainnya
.

Buruh Kereta Api Mogok, Jerman Bakal Hadapi Kekacauan
Pejabat Federasi Sepakbola Diskors Terkait Pelecehan Seksual
Demonstrasi Rompi Kuning Melebar, Perancis Was-Was
Ukraina Dan Rusia Terus Memanas Usai Insiden Laut Hitam
Kebijakan Perubahan Iklim, Picu Aksi Demonstrasi