Hukum

Vonis Ringan Koruptor Jadi Perhatian KPK
Chan | Kamis,07 Jan 2021 - 23:44:35 WIB | dibaca: 66 pembaca

Lapas Suka Miskin Bandung, Jawa Barat/foto Bunayya Saifuddin

Jakarta, CityPost – Vonis hukuman ringan bagi para koruptor di Indonesia saat ini menjadi perbincangan hangat masyarakat. Belum lagi adanya Peninjauan Kembali (PK) yang berujung pada pengurangan masa tahanan koruptor yang dirasakan kurang adil terhadap masyarakat dan negara.

Fenomena inilah yang kemudian disoroti serius oleh lembaga antirasuah KPK dan meminta semua pihak ikut mengamatinya.

Seperti yang terjadi dalam kasus korupsi mantan Gubernur Jambi Zumi Zola dan mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang telah mengajukan proses Peninjauan Kembali (PK) melalui Mahkamah Agung (MA).

“Dengan banyaknya para koruptor mengajukan upaya hukum PK akhir-akhir ini seharusnya, pihak MA dapat membaca sebagai fenomena yang harus menjadi perhatian khusus,” tegas Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta pada Rabu (6/1) lalu.

Kendati KPK menghormati upaya PK, namun menurut Ali, jika vonis PK malah meringankan vonis pengadilan maka hal itu akan melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

“Kami khawatir tingkat kepercayaan masyarakat atas lembaga peradilan akan semakin menurun sehingga upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama tidak membuahkan hasil yang maksimal,” tukasnya.

Ali menilai, MA seharusnya memberikan pembinaan teknis kepada pihak peradilan, dalam hal ini para hakim tindak pidana korupsi terkait adanya sejumlah koreksi dalam PK, baik dalam pertimbangan fakta, penerapan maupun amar putusannya.

Diketahui hingga kini para pelaku korupsi yang sudah mendapatkan pengurangan masa hukuman melalui PK antara lain, mantan panitera PN Jakarta Utara, Rohadi, Choel Mallarangeng, anggota DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi, pengusaha Billy Sindoro, OC Kaligis, Irman Gusman dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar. (Chan/ist)

Berita Lainnya
.

Kemenag : Mematok Biaya Umrah Tidak Mudah
Pemerintah Yakin Freeport Terima Syarat Divestasi 51 Persen
KPK Harus Lebih Terintegrasi Dengan Peradilan Indonesia
DPR Segera Bentuk Panja Penyelanggaran Umrah dan Haji
PKS : Praktik Rentenir Dilarang Dalam Penyelenggaraan Haji