Politik

PKB Tegaskan Komjen Listyo Sigit Pantas Jadi Kapolri
Hen | Rabu,13 Jan 2021 - 23:38:51 WIB | dibaca: 50 pembaca

Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo/foto ist SSV youtube Kompas TV

Jakarta, CityPost – Menjelang pergantian kepemimpinan Kepolisian Indonesia, nama Komje Pol Listyo Sigit Prabowo terus mencuat kepermukaan untuk menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis.

Kuatnya nama Listyo dibenarkan oleh Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid yang mengatakan Komjen Listyo menjadi calon tunggal Kapolri yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo dari lima nama yang diajukan ke pihak DPR RI.

“Insya Allah satu nama. Pak Listyo Sigit Prabowo calon kuat dan pantas,” tegas Jazilul pada Senin (11/1) lalu.

Diketahui, pada Rabu (12/1) hari ini Presiden Jokowi melalui Mensesneg Pratikno menyerahkan Surpres calon Kapolri kepada Ketua DPR RI Puan Maharani.

Surpres bernomor: R-02/Pres/01/2021 tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).

“Pada hari ini, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan usulan Pejabat Kapolri kepada DPR RI, atas nama Komjen (Pol) Drs. Listyo Sigit Prabowo, Msi, untuk mendapatkan persetujuan DPR,” kata Puan.

Mensesneg Pratikno tiba di Gedung Parlemen sekira pukul 10.45 WIB. Adapun Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Aziz Syamsudin, saat menerima Surpres tersebut.

“Pergantian Kapolri saat ini adalah mengikuti siklus masa jabatan yang telah berakhir dan dengan demikian perlu diangkat Kapolri yang baru,” ucap Puan.

Puan menjelaskan, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR RI. 

Dalam memberikan pendapat atas Kapolri usulan Presiden, kata Puan, DPR RI akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Kapolri yang diusulkan memenuhi persyaratan.

Persyaratan itu meliputi syarat adimistratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika.

“Selanjutnya, proses pemberian persetujuan akan dilakukan sesuai mekanisme internal DPR,” ujar Puan.(Hen)

 

Berita Lainnya
.

Peroleh 85 Kursi DPR RI, Bamsoet Apresiasi Kader Golkar
DPR RI Dukung Presiden Pangkas Lembaga Tidak Efektif
Pimpinan MPR Gelar Rapat Gabungan
Bertemu Megawati, Gerindra Klaim Tak Bicarakan Jatah Menteri
Pemberdayaan PKK Untuk Kurangi Kematian Bayi dan Ibu Hamil