Hukum

KPK Tak Percaya Harun Masiku Sudah Mati Tanpa Surat Kematian
Chan | Rabu,13 Jan 2021 - 00:34:21 WIB | dibaca: 57 pembaca

Tersangka skandal suap PAW Harun Masiku/foto ist Tempo

Jakarta, CityPost – Tersangka Skandal Suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang notabene merupakan politisi PDIP Harus Masiku disebutkan saat ini sudah meninggal dunia. Informasi itu diperolah dari seorang mantan intelijen negara dan disampaikan oleh Boyamin Saiman.

Informasi terkait matinya Harus Masiku mencuat saat Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin tampil dalam acara wawancara presenter kondang Karni Ilyas melalui channel youtube Karni Ilyas Club.

“Jaringan saya mengatakan bahwa itu (Harun Masiku) sudah meninggal, tanda kutipnya tidak tahu seperti apa. jaringan terbaik saya, saya jujur misalnya dulu ada beberapa pensiunan dilembaga intelijen, jaringan saya. Beberapa itu mengatakan kesaya itu (Harun Masiku) sudah meninggal,” ucap Boyamin.

Dalam tayangan wawancara itu, Boyamin meyakini Harun Masiku mati karena dibunuh pasalnya politisi PDIP yang sekarang menjadi buronan KPK itu tidak memiliki riwayat sakit.

Kendati demikian, validitas informasi terkait Harun Masiku sudah meti itu sendiri banyak yang masih meragukan dan informasi Boyamin dinilai sebagai keyakinan dan pendapat pribadinya sendiri.

“Kalau pengertian itu kan pilihan persentasenya, supaya saya juga aman ini ngomong gini, persentasenya lebih banyak yang kedua (meninggal karena dibunuh). Karena umurnya saya tahu dibawah saya sedikit dan dari track record teman-temannya saya tahu tidak pernah sakit. Tidak punya sakit yang komorbid, jadi rasanya kalau keadaan normal belum meninggal,” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi informasi Boyamin terkait matinya Harun Masiku, pihak KPK mengaku belum mendapatkan informasi yang valid dan masih ragu selama kematian tidak dibuktikan dengan dokumen kematian dan jejak kematiannya.

“Sejauh ini tidak ada informasi valid yang KPK terima terkait meninggalnya buronan tersebut. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK membutuhkan dasar atau bukti yang kuat untuk menentukan seseorang secara hukum dinyatakan meninggal dunia. Misalnya, dokumen kematian atau setidaknya jejak kematian yang bersangkutan,” ungkap Plt juru bicara penindakan KPK Ali Fikri pada Senin (12/1) lalu.

Disebutkan, mengenai Harus Masiku itu sendiri, KPK saat ini masih mengeluarkan dan melakukan pencarian DPO (Daftar Pencarian Orang-red) sejak 2017 lalu hingga 2020.

Diketahui sebelumnya, Harun Masiku melakukan suap untuk bisa menduduki dan menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 melalui proses PAW. Dalam kasus ini, suap diberikan kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka sebagai pengganti Almarhum Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia.

Diduga untuk meloloskan aksinya itu, Harun Masiku menyiapkan uang Rp 850 juta sebagai pelicin agar dia bisa menduduki kursi legislatif di Senayan. (Chan/ist)

Berita Lainnya
.

PPP Prediksi Hanya Satu Partai Oposisi Yang Bergabung
Jadi Oposisi, Gerindra Harap Perolehan Suara 2024 Naik
Ketua DPR Akan Bahas Posisi Taufik Kurniawan
Baiq Nuril Bersyukur Amnesti Dari Presiden Diterima
Ketua DPR Janji Tuntaskan Pembahasan Amnesti Baiq Nuril