Hankam

Menhan Tolak Permintaan Untuk Tarik Pasukan Dari Nduga
RWS | Kamis,15 Agus 2019 - 17:26:01 WIB | dibaca: 104 pembaca

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu.foto.ist

Jakarta, CityPost - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pelaksanaan operasi militer dapat menyelesaikan konflik bersenjata di Nduga, Papua karena kelompok bersenjata di Papua tidak mengiraukan ajakan dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik tanpa senjata.
 
"Kan sudah berapa kali diajak-ajak, gamau, ya sudah selesaikan saja. malah yang ngajak ditembak-tembaki. Enggak benar itu," kata Ryamizard di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (15/8).

Ryamizard menegaskan, sebagai Menteri Pertahanan dirinya yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasi militer.

 "Kalau semua merdeka nanti bubar. Enggak boleh. Saya Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab itu," ujarnya.

Menhan juga menolak permintaan agar pemerintah menarik pasukan dari wilayah konflik tersebut

"Menarik? Merdeka! Mau merdeka! Alaaah. Kalau merdeka itu begitu itu sontoloyo, enggak benar," tegasanya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua sekaligus penanggung jawab tim, Theo Hasegem menyebut konflik bersenjata di Nduga telah menyebabkan 182 warga meninggal. Sebagian korban dilaporkan meninggal dalam konflik bersenjata antara tentara Pembebasan Papua Barat dan TNI, sedangkan sebagian lainnya meninggal dalam pelarian di hutan dan meninggal di pengungsian karena kelaparan.

Karena itulah, Theo eminta pemerintah pusat segera menarik pasukan TNI dan Polri dari seluruh wilayah di Kabupaten Nduga dan membuka akses, serta memberi jaminan keamanan bagi jurnalis, tim investigasi HAM, dan pekerja kemanusiaan ke Kabupaten Nduga.

Selain itu, pihak Gereja Kingmi di Jayawijaya juga telah meminta Presiden Joko Widdo (Jokowi) untuk menarik pasukan TNI-Polri dari Nduga, Papua untuk menjaga kestabilan wilayah kehidupan masyarakat Nduga.

"Ini untuk menjaga kestabilan wilayah kehidupan masyarakat Nduga," kata Kordinator Gereja Kingmi di Tanah Papua Kabupaten Jayawi jaya, Esmon Walilo, pada konferensi pers di Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8) kemarin.

Esmon mengungkapakam, banyak warga Nduga yang mengungsi dari tempat tinggalnya karena adanya konflik antara TNI-Polri dengan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB). Menurutnya, konflik berakar dari persoalan penyerangan pekerja PT Istaka Karya akhir tahun lalu.

"Ada tiga kategori, pertama kedua itu masih di wilayah Nduga, baik ke hutan maupun ke Distrik Paro atau ke Kenyam. Ketiga, ini yang keluar ini ke Asmat, Yahukimo, Jayawijaya, Wamena, dan beberapa lainnya,"  kata Esmon.

Berdasarkan laporan sementara yang Esmon dapat, setidaknya terdapat 12 ribu warga yang mengungsi dari Nduga ke lokasi lain. Jumlah tersebut berasal dari dua kabupaten di luar Nduga. Esmon mengaku akan terus melakukan pemutakhiran jumlah pengungsi ke depannya. (RWS/ist)

Berita Lainnya
.

Anies : Sesudah 1 April, MRT Beroperasi Secara Komersial
MRT Jakarta Tersedia Dalam 2 Jenis Kartu Pembayaran
Pemerintah Kurang Optimalisasi Program Danau Rawa Pening
Usai Aksi Serentak, PP KMHDI Langsung Temui Komisioner KPU
Anies Janji Tambah Kapal Untuk Warga Kepulauan Seribu