Hukum

BF: Kemenangan Boven Digoel Jadi Yurisprudensi Pemilu 2024
Chan | Rabu,21 Apr 2021 - 00:14:10 WIB | dibaca: 98 pembaca

Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Baharudin Farawowan (kanan)/foto ist

Jakarta, CityPost – Proses gugatan sengketa Pilkada Boven Digoel yang saat ini sudah dimenangkan oleh pihak pemohon atasnama Martinus Wagi dan Isak Bangri tengah disyukuri oleh masyarakat tanpa terkecuali, khususnya dalam esensi penegakkan hukum di Indonesia.

Hal itu ditegaskan oleh kuasa hukum pemohon Baharudin Farawowan (BF), SH, MH melalui pernyataan resminya kepada awak media pada Rabu 21 April 2021.

Baharudin mengatakan perjuangan rakyat Boven Digoel disidang Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan momen bersejarah yang nantinya bisa dijadikan sebagai Yurisprudensi untuk menegakkan kasus-kasus serupa dalam sengketa Pilkada dimasa 2024 mendatang.

“Kami sangat mensyukuri atas peristiwa bersejarah ini dan berharap dengan putusan ini dapat menjadi Yurisprudensi untuk kasus sejenisnya pada proses pilkada maupun pileg yang akan berlangsung tahun 2024,” ujar Baharudin.

Saat ini, menurut Baharudin, mantan koruptor yang ikut dalam pencalonan kepala daerah harus memiliki surat keterangan bebas bersyarat final dan surat keterangan lunas wajib denda dan uang pengganti untuk dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“kemenangan yang berhasil dicapai melalui Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk perlawanan dan keberhasilan perjuangan rakyat Boven Digoel dan Indonesia secara umum  yang anti dengan korupsi,” tukasnya.

Senada dengan Baharudin, Saksi Ahli yang juga pernah dihadirkan pemohon dalam sidang MK, Firman Wijaya SH, MH menyatakan bahwa jika ada mantan napi koruptor yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah maka harus memiliki surat keterangan PB Final.

“Calon ex napi tipikor harus miliki surat keterangan PB Final dan surat keterangan wajib lunasi denda dan uang pengganti, agar terdapat Balancing Arm (keseimbangan konstitusional) hak politik warga negara terutama hak politik ex warga binaan dengan jaminan hak negara dan masyarakat jaminan kepastian  politik hukum pemulihan dampak kerugian tipikor (aset recovery) serta kandidat yang jujur dan berintegritas,” ungkap Firman.

Diketahui sebelumnya, dalam 13 kasus sidang sengketa pilkada yang digelar Mahkamah Konstitusi pada Senin (22/3) lalu, salah satu kasus yang mencuat adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Dalam kasus tersebut, Pemohon calon Bupati dan wakilnya dengan nomor urut 3 atasnama Martinus Wagi dan Isak Bangri dengan kuasa hukumnya Baharudin Farawowan menggugat termohon nomor urut 4 atas nama Yusak Yaluwo yang merupakan mantan napi koruptor dengan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra

Disebutkan gugatan dengan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 terkait dengan status termohon yang merupakan mantan napi koruptor.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya memutuskan mengabulkan semua gugatan pemohon Martinus-Isak dan menyatakan mendiskualifikasi pihak termohon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digul Periode 2020.

“Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 4 atas nama Yusak Yaluwo, S.H., M.Si, dan Yakob Weremba, S.PAK yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemilihan umum Boven Digoel Nomor 19/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/IX/2020 Tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digul Tahun 2020,” tegas Ketua MK Anwar Usman.

Usai Keputusan itu dibacakan, MK lalu memerintahkan KPU Provinsi Papua selaku  Komisi KPU Boven Digoel untuk melakukan pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati dalam kurun waktu paling lama 90 hari sejak putusan MK dibacakan tanpa mengikutsertakan pasangan calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba.

MK menilai, diskualifikasi tersebut dikarenakan pasangan calon Yusak dan Yakob tidak memenuhi syarat pencalonan yang ditentukan oleh Undang-Undang. (Chan)

Berita Lainnya
.

Program Fair Trade Jadi Penyelaras Perdagangan Global
Pejabat di Kaledonia Baru Banyak yang Keturunan Jawa
UIN Ar-Raniry Darussalam Buka Jalur PMB-Lokal
Jokowi Berharap AS Tak Pandang Islam Sebagai Musuh
Bawaslu Jabar Rekrut Mahasiswa Jadi Petugas Pengawas Pilkada