Politik

Ancaman Bui Menanti, DPR Dan Lembaga Negara Pantang Dihina
Chandra | Rabu,09 Jun 2021 - 12:41:11 WIB | dibaca: 68 pembaca

Ilustrasi Gambar/foto ist SSV Youtube Beritasatu

Jakarta, CityPost – Masyarakat Indonesia saat ini akan dihadapkan dengan ancaman hukuman penjara jika mereka berani melayangkan hinaan kepada Lembaga Negara ataupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Hal itu tercantum dalam draf Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Klausual ini jugalah yang kemudian memicu reaksi dari public, pengamat dan para aktivis yang menegaskan bahwa draf konstitusi itu berpotensi membungkam kebebasan berekspresi dan menjadi tameng anti kritik pemerintah maupun lembaga Negara.

Disebutkan dalam sebuah Ketentuan dalam sejumlah Pasal d Bab IX tentang Tindak Pidana terhadap Kekuasaan Umum dan Lembaga Negara. Seperti Pasal 353 yang mengatur tentang larangan penghinaan dimuka umum baik dengan lisan maupun tulisan.

“Setiap orang yang dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina kekuasaan umum atau lembaga Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II,” tulis bunyi pasal tersebut yang ada di draf RKUHP.

Dijelaskan, Kategori II artinya ada dalam pasal 77 dengan menyebutkan besaran denda sebanyak Rp. 10 juta. Juga terhadap para penghina yang melayangkan hinaan melalui media sosial akan dijerat dengan hukuman 2 tahun penjara. Draf ini tertuang dalam Pasal 354.

“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar atau memperdengarkan rekaman, atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga Negara, dengan maksud agar isi penghinaan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banya kategori III,” bunyi pasal itu.

Kategori III menyebutkan denda paling banyak Rp. 50 juta akan diterapkan bagi mereka yang berani menghina DPR hingga memicu kerusuhan ditengah masyarakat.

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III,” bunyi Pasal 353 ayat 2 RKUHP.

Kendati demikian, rangkaian jerat hukuman yang ada tidak akan berlaku dan bisa dijalankan jika tidak ada pelapor atau aduan atau masuk dalam delik aduan. Sementara, pelapor atau aduan hanya bias dilakukan oleh pihak yang menjadi korban penghinaan. Hal ini juga diatur dalam klausual Pasal 353 ayat 3 dalam draf RKUHP.

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina,” bunyi Pasal 353 ayat 3. (Chand/ist)

Berita Lainnya
.

Airlangga Minta Kader Golkar Tulus Bekerja
Ribuan Alat Peraga Kampanye Ditertibkan Bawaslu
Menpar Akan Koordinasi dengan PNPB Tekait Sanksi Hoax
Menkominfo Harap Akses Internet Bisa Mencapai Kabupaten
Facebook Akan Hadirkan Lab Innovation di Indonesia