Hukum

Pedoman UU ITE Disetujui, Bakal Ada Restorative Justice
Chandra | Rabu,23 Jun 2021 - 17:50:26 WIB | dibaca: 69 pembaca

Menkopolhukam Mahfud MD/foto ist SSV Youtube Kompas TV

Jakarta, CityPost – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE-red) yang kerap menjadi polemik dalam penerapannya di Indonesia usai dituding adanya pasal-pasal karet mulai mencapai titik terang penyelesaian.

Pemerintah bersama Kepolisian Indonesia dan Jaksa Agung kini telah menyepakati keputusan bersama dalam mengimplementasikan penerapan UU ITE tersebut.

Kesepakatan itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE yang kini sudah disetujui dan resmi ditandatangani oleh para pihak di kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan disaksikan langsung oleh Menkopolhukam Mahfud MD.

Mereka yang menandatangani pedoman itu adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Kapolri  Jenderal Polisi Listyo Sigit dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Pada kesempatan itu, Mahfud mengatakan pihaknya berharap dengan adanya pedoman SKB atas implementasi UU ITE, maka nantinya penegakan hokum atas UU ITE tidak lagi multitafsir sehingga bias mewujudkan keadilan masyarakat.

“Sambil menunggu revisi terbatas, pedoman implementatif yang ditandatangani tiga menteri dan satu pimpinan lembaga setingkat menteri bias berjalan dan bias memberikan perlindungan yang lebih maksimal kepada masyarakat,” ungkap Mahfud dikantornya pada Rabu (23/6).

Mahfud menegaskan bahwa sebelum SKB dibuat pemerintah sudah menerima masukan dari berbagai elemen, baik Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kominfo, masyarakat, LSM, Kampus, dan korban baik pelapor maupun yang terlapor.

Mankan Ketua MK ini juga sependapat kalau revisi dan penerbitan SKB dikarenakan banyaknya aspirasi public yang menyatakan dirugikan dengan UU ITE yang dinilai memiliki pasal karet didalamnya sehingga memicu terjadinya kriminalisasi dan diskriminasi.

“Menindaklanjuti keputusan rapat cabinet internal tunggal 8 Juni 2021 kemarin, yang memutuskan tentang, satu. Rencana revisi terbatas UU ITE, kemudian yang kedua tentang pedoman implementasi beberapa pasal UU ITE, pasal 27, 28, 29 dan 36,” jelasnya. (Chan/ist)

Berita Lainnya
.

HUT DPR RI Ke 74, Bamsoet Pamer Capaian Kinerja DPR
Papua Memanas, DPR Usul Bentuk Lembaga Indonesia Timur
Bamsoet Prihatin Ada Korban Di Deiyai Papua
Pemprov DKI Gelar Askompsi Bahas Beberapa Perubahan
China Rotasi Pasukan Baru Ke Hong Kong