Politik

Pemerintah Diminta Libatkan Masyarakat Bahas RUU KUHP
Chandra | Rabu,23 Jun 2021 - 19:09:17 WIB | dibaca: 67 pembaca

Ilustrasi Gambar/foto ist SSV Youtube Metrotvnews

Jakarta, CityPost – Sejumlah Universitas saat ini mendesak pemerintah dan DPR untuk melibatkan elemen masyarakat dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP karena sifatnya inklusif.

Desakan itu disampaikan oleh empat Universitas yang masuk kedalam Tim Konsultasi Nasional Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2021 yang diantaranya adalah, Pusat Studi Kebijakan Kriminal Universitas Padjajaran, Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya, Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman Universitas Katolik Parahyangan dan Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Seperti yang dilansir melalui cnnindonesia.com, dilaporkan bahwa kelompok akademisi tersebut menyatakan RKUHP bersifat inklusif yang artinya akan berlaku untuk seluruh masyarakat. Karena itu sudah sewajarnya melibatkan publik.

“Maka sudah semestinya pembahasan RKUHP bersifat inklusif dan melibatkan kalangan masyarakat yang lebih luas, khususnya kelompok masyarakat yang rentan dan paling terdampak dari pemberlakuan RKUHP tersebut,” ungkap salah satu tim, Fachrizal.

Disebutkan, Tim Konsultasi Nasional Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2021 juga merekomendasikan agar pemerintah bias memahami dan mengimplementasikan politik hukum penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang tercantum dalam konstitusi maupun yang sudah dibangun oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyusun RKUHP.

Tim menegaskan bahwa saat ini hokum positif dan hokum yang hidup dalam masyarakat tidak perlu dipertentangkan oleh negara melainkan harus bisa diintegrasi masuk kedalam tata hokum yang baru.

Sementara itu, dalam menyusun RKUHP, Fachrizal mengatakan para penyusun sebaiknya tidak menggunakan pendekatan dari aspek legal formal saja tetapi juga melakukan pendekatan filsafat, sosial, ekonomi, bisnis, kriminologi, viktimologi, psikologi, kesehatan masyarakat dan pemasyarakatan.

“Kajian dan evaluasi terhadap penormaan asas pidana, pedoman pemidanaan dan alternative pemidanaan yang sesuai dengan tujuan pemidanaan untuk memperkuat konsep keadilan restorative dan pemasyarakatan adalah hal yang mutlak dan penting untuk dilakukan,” ujarnya.

Fachrizal mengatakan, sejauh ini draf RKUHP yang beredar dipublik adalah hasil penyusunan tahun 2019 yang batal disahkan usai ditarik lagi oleh Presiden Joko Widodo karena berpolemik. (Chan/ist)

Berita Lainnya
.

Tabrakan Maut Di Meksiko Tewaskan 10 Orang
Rusia Bertekad Mempertahankan Kedaulatan Suriah
20 Warga Yaman Tewas Dalam Serangan Udara Saudi
Suhu Dingin Ekstrim Buat Air Terjun Niagara Membeku
Korut Sebutkan Tidak Akan Menghentikan Program Nuklirnya