Umum

Rabithah Alawiyah Angkat Bicara Terkait Vonis Dzalim HRS
Andre | Minggu,29 Agus 2021 - 23:38:26 WIB | dibaca: 35 pembaca

Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zein Bin Umar Bin Smith/foto ist ssv youtube agung ilmiawan

Jakarta, CityPost – Penetapan vonis hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Khadwanto dan anggotanya terhadap Imam Besar Habib Rizieq Shihab atas kasus test swab di RS Ummi Bogor tengah memicu reaksi dari umat dan juga organisasi perkumpulan anak dan cucu keturunan Rasulullah.

Disebutkan, vonis empat tahun penjara yang diterima Habib Rizieq Shihab (HRS-red)merupakan vonis yang dzalim dan hukuman berat padahal kasusnya bukan kasus pembunuhan, kasus korupsi uang Negara ataupun kasus penjualan aset negara.

Atas vonis yang ditetapkan Majelis Hakim pada Kamis (24/6/2021) lalu, umat dan para Habaib langsung bereaksi. Mereka menolak vonis 4 tahun penjara bagi HRS yang merupakan Dzurriyah atau keturunan Rasulullah. Sementara dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok-red) vonis hukumannya hanya 2 tahun penjara.

Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zein Bin Umar Bin Smith menegaskan bahwa vonis tersebut merupakan kedzaliman, dinilai tidak adil dan patut dikritisi.

Habib Zein mengatakan secara logika sulit dicerna akal sehat dimana Majelis Hakim PN Jakarta Timur memvonis HRS dengan hukuman 4 tahun penjara hanya karena test swab dan masa itu dua kali lipat dari hukuman penista agama.

“Saya pikir kasus ini perlu kita tempatkan secara proporsional. Terlepas siapapun orangnya, Negara mesti menempatkan prinsip keadilan yang berlaku untuk semua tidak dengan tebang pilih atau tajam kebawah dan tumpul keatas,” tegas Habib Zein seperti yang dilansir melalui republika.co.id.

Habib Zein menilai, dengan vonis 4 tahun penjara itu maka, kasus test swab lebih berat dari kasus pejabat negara yang korupsi.

“Dengan kenyataan vonis itu, maka kita bisa mengartikan kasus terkait swab lebih berat dibandingkan pejabat negara yang korupsi. Ini preseden yang patut dipertanyakan secara serius dan melukai asas keadilan,” ujarnya.

Kendati demikian, Habib Zein tetap menyerukan kepada semua pihak untuk menjunjung supremasi hukum dan penegak hukum harus mendengarkan hati nurani. Keberatan atas putusan Majelis Hakim hendaknya disikapi dengan cara yang sesuai koridor hukum.

“Karena itu adalah kasus hukum yang mana segala putusannya mengikuti mekanisme peradilan, baik ditingkat pertama, banding maupun kasasi, maka langkah banding adalah langkah yang bijak yang diambil,” tukas Habib Zein. (and/ist)

Berita Lainnya
.

Ketua DPR Minta Presiden Beri Surat Amnesti Untuk Baiq Nuril
Guru Honorer Tinggal di Samping Toilet Sekolah
PPP Prediksi Hanya Satu Partai Oposisi Yang Bergabung
Jadi Oposisi, Gerindra Harap Perolehan Suara 2024 Naik
Ketua DPR Akan Bahas Posisi Taufik Kurniawan