Jawa

Dirut PT Putra Pandawa Utama (PPU) digugat Wanprestasi
Sunu | Rabu,22 Sept 2021 - 12:17:11 WIB | dibaca: 81 pembaca

Ilustrasi persidangan

Jakarta, CityPost - Kuasa Hukum PT Putra Ina Karya, Rusmin Effendy, SH, MH menegaskan, pihaknya sudah mendaftarkan gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Perkara Nomor: 482/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim terhadap Direktur Utama PT. Putra Pandawa Utama (PPU) Dr. Ir. Eddy Ihut Siahaan, M.Si.

 

“Saya sudah berusaha kooperatif dan menunggu hampir setahun, namun Eddy Ihut Siahaan sampai gugatan ini didaftarkan tidak juga mau melunasi piutangnya. Ya, terpaksa saya gugat ke pengadilan,” ujarnya menjawab wartawan di Jakarta, kemarin.

 

Menurut Rusmin, kliennya PT. Putra Ina Karya adalah perusahaan konstruksi yang terikat perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dengan PT. Putra Pandawa Utama (PPU) dalam mengerjakan konstruksi relokasi Jalan H. Ramin DK 32+600, reloc pembangunan masjid Hubbut Taqwa di Karawang serta reloc jalan Toyogiri DK-17 Bekasi Timur.

 

“Sampai saat ini ada progress pekerjaan yang belum dibayar oleh PT. PPU sekitar Rp. 1.213.098.561 (satu miliar dua ratus tiga belas juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah) belum termasuk denda bunga sebesar 6 persen/tahun. Saya harapkan melalui gugatan ini, Eddy Ihut bisa melunasi piutangnya secara tunai dan seketika,” ujarnya.


Dia menjelaskan, sebelum mendaftarkan gugatan ke PN Jakarta Timur, Eddy Ihut selalu memberikan janji-janji, namun tidak ada yang terealisasi dengan pelbagai alasan mulai dari  menjual rumah, menunggu pembayaran pekerjaan dan sebagainya.

 

“Bayangkan saja sudah hampir setahun saya menunggu, mau sampai kapan akan dibayar. Jadi, kita serahkan saja ke pengadilan. Biarkan pengadilan yang memutuskan perkara ini,” tegas dia.

 

Selain itu, lanjut dia, mantan Direktur Pemasaran KBN (Kawasan Berikat Nusantara) itu telah melakukan penipuan dimana-mana dengan menjanjikan pekerjaan dan mengambil fee. “Informasi yang saya dapatkan banyak yang menjadi korban penipuan, bahkan karyawannya sendiri sudah hampir empat bulan belum dibayar gajinya.

 

“Karena itu, untuk menghentikan modus penipuan yang dilakukannya, satu-satunya cara adalah dengan mengugat ke pengadilan. Biar publik tahu kejahatan dan penipuan yang dilakukan Eddy Ihut,” kata dia.

 

Pelaporan Pidana

Rusmin menambahkan, pihaknya juga sudah melaporkan perbuatan pidana yang dilakukan Eddy Ihut di Polres Jakarta Timur beberapa waktu lalu dengan Nomor: LP/2091/K/XII/2020/ RES IT dugaan Pasal 372 jo Pasal 378 jo Pasal 263 serta kasus pengemplangan pajak. 

 

“Pelaporan pidana untuk sementara dihentikan, konon Eddy Ihut mendapat backing dari oknum jenderal. Kok bisa oknum jenderal menjadi backing terhadap orang yang sudah terbukti melakukan penipuan. Ya, kita lihat saja nanti, kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Siapapun yang menjadi backing pasti akan hancur,” tegas Rusmin.

 

Dia menambahkan, perusahaan PPU Eddy Ihut adalah perusahaan keluarga yang melibatkan anak-anaknya, bukan perusahaan konstruksi, hanyalah perusahaan konsultan dengan modus memperjual belikan proyek kepada pihak ketiga. Sedangkan proyek kereta cepat yang sekarang sedang berjalan melibatkan perusahaan dari Cina, yakni PT Sinohydro Corporated Limites. 

 

“Saya minta Eddy Ihut bersikap kooperatif dan melunasi piutangnya segera mungkin tanpa alasan apapun. Semua piutang yang sedang berjalan harus dibayar secara tunai dan seketika. Paling tidak, mereka yang menjadi korban Eddy Ihut selama ini bisa melakukan perlawanan hukum. Saya pastilah tidak ada yang kebal hukum dan siapapun yang bersalah harus bertanggung jawab,” ujarnya.(Sunu)

 

Berita Lainnya
.

Nasir Djamil Ingin Mahfud MD Minta Maaf Kepada Rakyat Aceh
Kapal Pengawas Perikanan Vietnam Sengaja Tabrak KRI Tjiptadi
Aiptu Gangsar Meninggal Karena Kelelahan Jaga TPS
DKI Dan Bengkulu Kerjasama Kembangkan Kopi Lokal
Binmas Polsek Tebet Ikut Jadi Korban Pemilu 2019