Hukum

KDI Gugat Tiran Indonesia Terkait Penyerobotan Lahan Jetty
Chandra | Minggu,01 Mei 2022 - 00:15:08 WIB | dibaca: 63 pembaca

Pemda Morowali menutup lokasi Pelabuhan Khusus Jetty milik Tiran Indonesia/foto dok KDI

Jakarta, CityPost – PT Tiran Indonesia yang notebene merupakan perusahaan milik mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat ini tengah dituding melakukan penyerobotan lahan dan mengoperasikan Pelabuhan khusus (jetty) secara illegal di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, provinsi Sulawesi Tengah.

Tudingan itu disampaikan oleh Direktur PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) Triwiardi melalui keterangan resmi yang dikirimkan kepada redaksi.

Triwiardi menjelaskan masalah bermula ketika PT Tiran Indonesia menyurati perusahaannya dan menyatakan tidak memiliki jetty sehingga ingin menjalin Kerjasama penggunaan jetty milik KDI. Kemudian setelah perusahaannya membalas surat dan menyatakan secara prinsip menyetujui dengan nilai sewa yang akan dibicarakan terpisah.

“Namun pada tahun 2017, dengan tanpa adanya ijin dan/atau kerjasama dengan KDI, Tiran Indonesia langsung menduduki dan mengoperasikan Pelabuhan Khusus milik KDI secara tidak sah,” ujar Triwiardi.

Menurut Triwiardi, Tiran Indonesia bukan hanya menyerobot Pelabuhan khusus milik KDI secara illegal, mereka juga dalam pengurusan izin atau rekomendasi untuk mengambil alih pelabuhan khusus KDI dilakukan secara serampangan.

“Tiran Indonesia mengurus izin dengan serampangan. Karena mereka mengurusnya ke pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, walau letak geografis jetty tersebut berada diwilayah administrasi Kabupaten Morowali dan Provinsi Sulawesi Tengah,” tegas Triwiardi pada Minggu (1/5).

Triwiardi menilai ada penyimpangan administrasi dalam pengurusan rekomendasi izin jetty pasalnya lokasi pelabuhan dan rekomendasi penerbitan izin ada didua lokasi provinsi yang berbeda.

“Artinya dalam pengurusan rekomendasi atau izin jetty tersebut telah terjadi penyimpangan administrasi,” ujarnya.

Dari sisi lain, Triwiardi membeberkan bahwa Tiran Indonesia pada 2018 pernah tanpa izin menggunakan jalan hauling milik KDI dan menggunakan lahan milik KDI untuk keperluan stockpile. Atas hal itu, PT KDI lantas melaporkan Tiran Indonesia ke Polda Sulawesi Tenggara dalam perkara pidana memasuki pekarangan tanpa izin dan pengrusakan dengan laporan polisi Nomor: LP/B/196/IV/2022/SPKT POLDA SULTRA.

“Bahwa, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tiran Indonesia sebagaimana diatas, Manajemen KDI dengan itikad baik telah berupaya meminta manajemen Tiran Indonesia untuk hadir ke kantor pusat KDI di Jakarta guna melakukan musyawarah terkait hal tersebut,”tukasnya.

Sayangnya, kata Triwiardi. Itikad baik KDI untuk musyawarah dengan mengirimkan surat sebanyak tiga kali kepada Tiran Indonesia malah tidak ditanggapi.

“Atas upaya KDI tersebut, dengan sangat arogan Tiran Indonesia sama sekali tidak menanggapi itikad baik dari KDI,” tegas Triwiardi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih belum bisa mengkonfirmasi dan tengah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk memenuhi keberimbangan pemberitaan. (Chand)

Berita Lainnya
.

Anies Tegaskan Rastauran Di Pulau Reklamasi Harus Berizin
Tundukkan Tottenham, Chelsea Hadapi City di Final Piala Liga
Tabloid Indonesia Barokah Cantumkan Alamat Fiktif
Tabloid `Indonesia Barokah` Dikhawatirkan Media Propaganda
Sandiaga Selalu Soroti Harga Tempe Setiap Tinjau Pasar