Hukum

PAPD Gugat Menteri BUMN Dan Telkom Ke PN Jakpus
Chandra | Rabu,25 Mei 2022 - 23:42:11 WIB | dibaca: 78 pembaca

Menteri BUMN Erick Thohir/foto ist SSV Youtube Surya Citra Televisi (SCTV)

Jakarta, CityPost - Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) tengah melaporkan Menteri BUMN Erick Thohir dan PT Telkom Indonesia ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat usai diduga melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 tentang BUMN.

Gugatan itu dilayangkan oleh Koordinator PAPD Agus Rihat Manalu terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir selaku tergugat I dan PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Persero selaku tergugat II. Perkara yang digugat, kata Agus, terkait lamanya masa jabatan Direktur Utama PT Telkom Tbk yang diduga menyalahi ketentuan UU dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

“Jadi gugatan ini diajukan terkait dengan adanya pengangkatan direksi yang melanggar ketentuan di PP 45 tentang BUMN. Itu kan sudah jelas diatur bahwa direksi itu dua kali berturut-turut atau tidak bisa melebihi 10 tahun masa jabatan,” kata Agus pada Rabu (25/5) hari ini.

Sementara, kata Agus, masa jabatan Dirut PT Telkom saat ini telah melebihi massa jabatan sebagaimana tertuang dalam aturan yang ada. Karena itu, pihaknya mengajukan gugatan di PN Jakarta Pusat untuk segera membatalkan pengangkatan Direksi PT Telkom yang menyalahi aturan di PP 45 tahun 2005 tentang masa jabatan direksi BUMN.

“Nah faktanya ini kan dipaksakan, ini yg kita lihat akan merusak bahwa seolah-olah BUMN itu perusahaan milik pribadi. Makanya kita melakukan gugatan untuk dibatalkan pengangkatan Direksi PT Telkom itu,” ujarnya.

Menurut Agus, ada kartel-kartel yang memang melakukan penguasaan khusus terhadap BUMN dan pihaknya akan melawan hal itu.

“Intinya bahwa ada kartel-kartel yang memang melakukan penguasaan-penguasaan khusus terhadap BUMN. Nah kartel-kartel ini yang harus kita lawan,” sambungnya.

Agus menambahkan apabila gugatan tersebut tak diindahkan oleh para tergugat, maka secara tegas, pihaknya akan melakukan proses hukum ke ranah yang lebih tinggi.

“Hari ini kita ajukan gugat yang kita masukan itu terkait perbuatan hukum. Kita bisa juga lakukan pembatalan pengangkatan melalui PTUN. Jadi sebetulnya hari ini kita hanya mengingatkan dulu bahwa proses itu sudah salah, sehingga kita masukan gugatan. Semoga yang kita kasi masukan itu mau dengar,” tandasnya.

Disebutkan, PAPD melaporkan Erick dan PT Telkom demi menjaga marwah dan kesesuaian ketentuan hukum agar dijalankan sesuai aturan.

"Intinya kan gini, kita kan marwahnya menjaga sesuai ketentuan yang ada, kalau misalnya ketentuan dijalankan ngapain kita ingatkan gitu, kan acuan kita kan aturan yang nanti, tapi kalo ternyata gak sesuai ya kita berhadapan di pengadilan, gitu aja," pungkasnya. (Chand)

Berita Lainnya
.

Dishub DKI Jakarta Siapkan Jalur Khusus Motor
Armada Ketiga Akan Efektifkan Penjagaan NKRI
Menkes Akan Berikan Sanksi Jika RS Bersalah
Mangkir Dari Panggilan, KPK Jemput Paksa Fredrich
Bamsoet Jadi Calon Kuat Ketua DPR