Makro

Pemerintah Akan Revisi Pungutan CPO Usai Migor Tak Disubsidi
Retno | Senin,06 Jun 2022 - 17:45:17 WIB | dibaca: 28 pembaca

Ilustrasi Gambar/foto ist SSV Youtube RAJA OBROK

Jakarta, CityPost – Pasca pemerintah menerbitkan kebijakan pencabutan subsidi bagi minyak goreng, rencananya mereka bakal melakukan revisi atau menurunkan pungutan ekspor yang disebutkan besarnya mencapai US$ 375 per ton crude palm oli (CPO).

Informasi tersebut diketahui dari Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono di Jakarta pada Senin (6/6).

Eddy mengatakan desakan untuk merevisi pungutan ekspor disampaikan setelah pihak pemerintah Indonesia mencabut program subsidi untuk minyak goreng (migor) curah.

“PE kemarin dinaikkan karena akan digunakan untuk subsidi migor curah, tetapi dengan dicabutnya program subsidi informasi dari pemerintah akan merevisi Kembali PE tersebut,” jelas Eddy.

Diketahui, pencabutan subsidi migor curah dilakukan pemerintah dengand asar Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikor dan usaha kecil dalam rangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pembiayaan subsidi itu hanya sampai pada 31 Mei 2022.

Eddy mengharapkan selain PE, pengusaha kelapa sawit juga meminta agar rasio domestic market obligation (DMO) menjadi 1:5 dari yang sebelumnya hanya 1:3. (Ret)

Berita Lainnya
.

Hujan Meteor Di Israel Kejutkan Warga Sekitar
Netanyahu Sesalkan Penahanan Wartawan AS
Intel Rilis Prosesor Generasi ke-9 Awal Oktober 2018
PM Malaysia Berencana Batalkan Kerjasama China
Omarosa Ungkap Rekaman Rahasia Terkait Trump